TUGAS

  1. Melaksanakan telahaan/ kajian/analisis hukum terhadap sengketa hukum yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lainnya.
  2. Memberikan pertimbangan bantuan pendampingan hukum kepada pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan.
  3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian  pertimbangan bantuan dan pendampingan hukum.
  4. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanakan di bidang pemajuan HAM.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.